Oleh: Ahmad Arif
Kompas, 8 Febuari 2015
Media massa selama ini dianggap lebih kerap memotret bencana setelah terjadi dengan pendekatan ”bad news is good news”. Semakin banyak kematian, darah, dan air mata dianggap kian dramatis dan menarik diberitakan. Ke depan, media massa dituntut lebih berperan dalam pengurangan risiko bencana.
Kritik terhadap media massa di Indonesia selalu menderas dalam setiap peliputan bencana. Misalnya, dalam peliputan jatuhnya AirAsia QZ8501 baru-baru ini, media massa, utamanya televisi, banyak dihujat karena menayangkan jasad korban yang tengah dievakuasi. Media sosial dipenuhi komentar nyinyir tentang cara beberapa televisi yang dianggap menabrak etika.
Bahkan, media-media Barat yang dikenal memiliki kebebasan pers turut mengecamnya, seperti ditulis Times (30/1), ”AirAsia Relatives in Shock as Indonesian TV Airs Images of Floating Body.” Beberapa pertanyaan wartawan televisi juga dianggap terlalu mengeksploitasi perasaan korban. Wajah keluarga korban berduka diperbesar, lalu dicecar pertanyaan berulang yang menyudutkan. Sejumlah pertanyaan itu di antaranya, ”Bagaimana perasaan ibu? Ada berapa keluarga ibu di pesawat, siapa saja, tujuan mau ke mana?”
Bahkan ada wartawan yang bertanya, ”Ada nggak yang ingin ibu sampaikan pada kerabat ibu yang ada di dalam pesawat itu?”
Kritik di media sosial pun terlihat dalam peliputan bencana saat longsor melanda Banjarnegara, Jawa Tengah, awal Desember 2014. Tren peliputannya serupa, mengejar sisi dramatis, dan minim menggali informasi tentang sebab jatuhnya banyak korban sehingga bisa jadi pelajaran demi perbaikan.
Kasus peliputan bencana yang sensasional juga terlihat dalam tayangan infotainment saat Merapi meletus pada 2010. Dengan mewawancarai paranormal, tayangan itu menyebut Yogyakarta adalah kota malapetaka dan pada 8 November 2010 akan terjadi bencana besar.
Dampaknya, korban letusan Merapi bertambah resah. Ratusan pengungsi meminta dipindahkan dari pos-pos pengungsian ke lokasi lebih jauh. Para relawan disibukkan kegiatan tambahan untuk menenangkan pengungsi yang panik.
Dengan tren pemberitaan bencana hanya berorientasi mengejar sensasi, media biasanya akan segera melupakan korban bencana begitu ”drama-nya” dianggap tak lagi laris. Media massa seolah menjelma jadi burung nazar yang mengintai kematian, menguliti habis korban, lalu mencari kematian lain.
Pemberitaan soal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana nyaris tak disuarakan. Padahal, dalam banyak kasus, misalnya setelah bencana Aceh, proses rekonstruksi memicu bencana baru karena ada kesenjangan, korupsi, hingga kembalinya korban ke tapak bencana yang sama sehingga rentan terdampak bencana berikutnya.
Proses rekonstruksi juga amat menentukan untuk belajar agar ke depan bisa membangun komunitas lebih tahan dan kuat menghadapi bencana berikut. Namun, itu amat jarang mendapat perhatian media massa.Tak ada media yang intens memantau kondisi korban bencana tsunami di Mentawai dan banjir Wasior tahun 2010. Dalam kasus beberapa kali kecelakaan pesawat terbang, ketika lebih fokus pada aspek dramatisasi, peliputan lebih mendalam tentang penyebab jatuhnya pesawat amat minim diungkap.
Kecenderungan media yang mengeksploitasi drama dan kesedihan itu tak hanya berlaku di Indonesia. Pada simposium tentang bencana dan media yang digelar Foreign Press Center Japan (FPCJ) di Tokyo, Jepang, pertengahan Januari 2015 lalu, Kepala Biro Tokyo Deutsche Presse-Agentur, Lars Nicolaysen, menyatakan, jika mau jujur, wartawan cenderung memberitakan bencana dengan perspektif ”bad news is good news”, kian banyak korban dan dramatis, makin menarik diberitakan.
Fenomena ini, menurut sosiolog media, John H Macmanus dalam bukunya, Market Driven Journalism (1994), karena media telah terbelenggu dorongan logika komersial semata. Aspek dramatis dianggap lebih menjual, menaikkan rating, dan pada gilirannya dianggap akan mendatangkan iklan.
Tanggung jawab media
Dalam simposium yang diikuti kalangan media, praktisi kebencanaan, dan akademisi ini, sebagian peserta berharap media massa tak hanya melaporkan tragedi. Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Margareta Wahlstrom, melalui pesan video, mengharapkan media massa aktif berkontribusi mengantisipasi, mencegah, dan mendorong perubahan kebijakan demi mewujudkan dunia lebih aman dari bencana.
Dalam simposium ini, Kaori Hayashi, mantan wartawan yang juga profesor pada Universitas Tokyo, memaparkan hasil risetnya terkait pemberitaan media televisi di sejumlah negara tentang bencana kebocoran reaktor nuklir Fukushima Daiichi setelah tsunami 2011. Media di Jepang lebih banyak mengutip sumber pemerintah dan TEPCO, perusahaan operator Fukushima Daiichi. Ia menyoroti adanya kisha club (klub wartawan) di Jepang menyebabkan pemberitaan media seragam dan kehilangan daya kritis.
Selain kritik ini, media massa di Jepang berbeda dengan kebanyakan media lain di dunia. Mereka lebih hati-hati memberitakan bencana, terutama jika terkait korban. Media massa di Jepang tak pernah menampilkan jasad korban, bahkan amat minim menampilkan wajah keluarga korban yang berduka.
Media di Jepang lebih banyak berperan memberi harapan dan semangat kepada warga untuk pulih atau bangkit dari bencana, dibandingkan mengungkapkan kehancuran atau kisah sedih. Bahkan, iklan layanan komersial pun menghilang dari televisi di Jepang hingga dua minggu setelah tsunami, digantikan iklan layanan masyarakat seperti ajakan menghormati orang tua dan membantu orang lain.
Secara terpisah, Kepala Editor Ishinomaki Shimbun, Hiroyuki Takeuchi, mengonfirmasi hal itu. ”Awalnya saya berpikir untuk menulis berita apa adanya; korban-korban demikian banyak, rumah-rumah hancur. Namun, kalau saya hanya menulis begitu, kota ini akan mati. Korban kian terpukul. Maka, kami pilih membuat tulisan yang memberi harapan. Ini bagian tanggung jawab kami,” katanya.
Ishinomaki Shimbun, koran lokal di Kota Ishinomaki, kantornya terlanda tsunami sehingga merusak mesin cetaknya. Mereka terpaksa menerbitkan koran dengan ditulis tangan selama sepekan. Saat terbit pada hari kedua setelah tsunami (edisi 13 Maret 2011), mereka memilih judul headline ”Listrik Telah Dipulihkan”. Isi beritanya tentang bantuan yang datang dari berbagai pihak dan pengungsi diminta tak perlu khawatir. Selain itu diinformasikan rencana listrik akan pulih di 13 kecamatan, dan sekolah libur tanggal 18. ”Korban sudah banyak menderita, kami perlu memberikan berita yang memberi harapan,” kata Takeuchi.
Kanai Mitsuyoshi, fotografer senior dari Kobe Shimbun menyatakan, ”Gambar orang menangis atau mayat akan dianggap teror bagi publik di Jepang, karena itu dihindari wartawan.”
Kanai meliput gempa Kobe pada 1995. ”Saya memotret orang meninggal, itu tak pernah kami tampilkan di koran. Kami memilih gambar dan kisah yang memberi semangat.”
Hingga kini, tak ada aturan hukum melarang itu. Namun, itu lebih ke kontrol diri di kalangan media di Jepang. Kritik banyak dialamatkan pada media di Jepang dalam peliputan bencana, yang dianggap kurang kritis dalam meliput kecelakaan nuklir di Fukushima Daichi.
Namun, dalam peran mewacanakan mitigasi bencana dan mendorong masyarakatnya agar bangkit dari bencana, media Jepang menunjukkan kedewasaannya. Mereka mempraktikkan jurnalisme bencana tanpa darah dan air mata.[]
